oleh

Tersangka Bantuan Benih Kelapa Sawit Bertambah

PASANGKAYU, Penarakyatku.com — Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pasangkayu, kembali menetapkan tersangka atas kasus korupsi benih kelapa Sawit.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2019 Kepolisian telah menetapkan dua orang tersangka dengan inisial HS (48) sebagai pihak kedua penyedia bibit kelapa sawit dan HM (43) selaku Anggota Pokja ULP dinas Perkebunan Provinsi Sulbar.

Wakapolres Pasangkayu Kompol Ade Chandra C.Y, S.I.K mengatakan, Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar melaksanakan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul dengan anggaran Rp 2.247.774.000 yang bersumber dari APBD perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar.

” Pada tahap pelaksanaan pekerjaan tersebut, tidak sesuai juknis dan penyaluran bibit kelapa sawit tidak sesuai kontrak, yang harusnya 44.720 batang tersalurkan kepada penerima, namun direalisasikan hanya sebanyak 17.890 batang kepada kelompok tani untuk Kabupaten Pasangkayu,” jelas Kompol Ade Chandra, Jum’at, 11 September.

Selain itu sambung, Kasat Reskrim, AKP Pandu Arief Setiawan S.H, S.I.K, Pejabat yang berwenang pada saat itu melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang mulai dari proses penentuan pemenang lelang, proses pencairan yang tidak sesuai mekanisme dan tidak melakukan pengawasan ketika kegiatan pengadaan dilaksanakan.

” Ketiga orang penambahan tersangka tersebut masing-masing berinisial SP (59), AP (55) dan MI (40) secara bersama-sama sesuai peran masing-masing melakukan perbuatan melawan hukum, mulai tahap perencanaan, penentuan pemenang lelang, pencairan dana, pelaksanaan pengadaan, sampai tahap pengawasan yang tidak dilaksanakan,” ungkap AKP Pandu Arif Setiawan.

Sehingga tersangka yang ditetapkan menjadi lima orang yakni HS (48 th), HM (43 th), SP (59 th), AP (55 th) dan MI (40 th). Akibat perbuatan mereka, negara dirugikan sebesar Rp 912.220.000 sesuai hasil audit perhitungan kerugian negara BPKP Perwakilan Sulbar.

” Adapun barang bukti yang kami sita adalah uang tunai sebesar Rp 40.000.000, beberapa Dokumen, Surat Kuasa, Buku tabungan milik tersangka, Rekening koran dan SK pejabat yang terkait kegiatan,” paparnya.

Untuk Kelima Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. (as/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed