oleh

Pilkada Dilanjutkan, KPU – Bawaslu Aktifkan Penyelenggara Adhoc

PASANGKAYU, Penarakyatku.com — Setelah menunggu surat resmi dari KPU RI, terkait keputusan bersama antara dengan Mendagri, Bawaslu RI dan DPR RI bahwa tahapan akan dilanjutkan 15 Juni, akhirnya KPU Kabupaten Pasangkayu akan mengaktifkan kembali penyelenggara adhoc.

” Kami sudah menerima surat resmi dari KPU RI pada tanggal 13 Juni, PKPU nya juga sudah ada, jadi kami akan aktifkan kembali PPS dan PPK yang di nonaktifkan pada 31 Maret lalu hari Senin 15 Juni,” terang Sahran Ahmad via telepon, Minggu, 14 Juni.

Katanya dengan dimulainya tahapan Pilkada pada 15 Juni, maka bisa dipastikan pemilihan jatuh pada 9 Desember 2020.

Lanjut Sahran, selain mengaktifkan kembali penyelenggara adhoc, pegawai sekretariat di setiap PPK juga akan dilantik, karena SK pengangkatannya sudah diterbitkan pada bulan Maret lalu.

” SK pegawai sekretariat sudah terbit, pada saat mau dilantik tiba – tiba semua kegiatan harus diberhentikan karena wabah Covid-19, makanya baru mau kami lantik besok (hari ini, red),” jelasnya.

Setelah itu, pada tanggal 19-23, KPU akan melakukan Bimtek ke PPS terkait tatacara melakukan Coklit syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan.

Pada tanggal 24 Juni – 12 Juli PPS akan melakukan Coklit dan Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan.

Sementara ketua Bawaslu Pasangkayu, Ardi Trisandi, mengaku lebih duluan mengaktifkan kembali Pengawas Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan, pada hari Minggu, 14 Juni.

” Kami sudah siap melakukan pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, begitupun dengan kegiatan setiap bakal calon yang lagi gencar diperbincangkan sekarang ini dimedia sosial,” tutur Ardi Trisandi.

Katanya, pada saat penyelenggara adhoc ditingkat Bawaslu Pasangkayu di non-aktifkan, pengawasan tetap dilakukan, khususnya pada saat penyaluran bantuan oleh pemerintah baik itu berupa sembako maupun uang tunai.

Saat dimintai tanggapannya, terkait sistem Coklit syarat dukungan bakal calon perseorangan, dimana KPU akan menerapkan berbasis dusun, Ardi Trisandi menegaskan, bahwa hal tersebut belum ada regulasinya.

Menurutnya, untuk pengawasan tahapan Pilkada yang tertunda, seperti Coklit syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan, itu akan tetap mengacu pada PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan Pilkada.

” Coklit dan Verifikasi Faktualnya itu berdasarkan regulasi yang ada harus menemui langsung orangnya dan bukan diwakili oleh kepala dusun, apalagi sampai sekarang ini, kami di Bawaslu Pasangkayu belum mendapatkan regulasinya,” tandasnya. (as/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed