oleh

Selain Dirumah, Umat Muslim Dipasangkayu Dilarang Sholat Id’ Berjamaah

PASANGKAYU, Penarakyatku.com – Bupati Pasangkayu, Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP, menggelar rapat di pondopo rumah jabatan, Jum’at, 22 Mei, terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Rapat tersebut dihadiri, Dandim 1427 Pasangkayu, Letkol Inf. Kadir Tangdiesak, Kapolres Mamuju Utara, AKBP. Leo H Siagian, Sekkab, DR. Firman, S.Pi, MP, Kajari Imam Makmur Saragih Sidabutar SH, MH, Kepala Kemenag, H. Mustafa Tangali, S.Ag.MA, Ketua MUI Pasangkayu Maslim Halimin S.Ag.MA, serta beberapa kepala OPD.

Dalam rapat tersebut, Bupati Agus Ambo mengatakan, menindaklajuti Vidio Conference (Vicon) dengan Pemprov dan saat itu diputuskan bahwa sholat Id’ di tengah wabah tidak diperbolehkan, baik di masjid maupun dilapangan.

” Hal serupa juga telah diputuskan oleh pemerintah pusat demi kemaslahatan bersama. Maka dari itu, Pemkab Pasangkayu bersama Forkompinda juga mengambil keputusan, bahwa sholat Idul Fitri secara berjamaah baik di Masjid atau dilapangan tidak diperbolehkan,” tegas Agus Ambo Djiwa.

Ketfot.
Peserta rapat yang hadir saat penyampaian keputusan larangan sholat idul Fitri 1441 Hijriah, oleh Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa dan dihadiri oleh pimpinan Forkopimda.

Bupati berharap kesadaran semua pihak dalam memutus Covid-19 dan meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama memaklumi kondisi saat ini.

” Saya juga telah memerintahkan Sekda dan Kepala-kepala Dinas untuk turun ke masyarakat, guna memberikan sosialisasi serta pemahaman terkait keputusan yang dimabil hari ini,” ungkap Agus.

Dikesempatan itu juga, Bupati menegaskan, bagi seluruh ASN lingkup Pemda Pasangkayu bahwa tahun ini tidak ada cuti lebaran dan keputusan serupa telah ditetapkan pemerintah pusat yang harus ditaati.

Ketfot.
Surat keputusan Bupati Pasangkayu, terkait larangan sholat Idul Fitri 1441 Hijriyah secara berjamaah, baik di Masjid ataupun dilapangan terbuka.

Menanggapi keputusan tersebut, ketua MUI Maslim Halimin menuturkan, sebagai mitra pemerintah yang independen, pihaknya, mendukung keputusan tersebut dengan mempertimbangkan dari segi kaidah hukum islam.

” Alasan pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk menetapkan darurat menurut kaidah hukum Islam adalah benar, kita harus lebih mengutamakan kemaslahatan umat, menjaga keselamatan jiwa itu lebih penting dari pada beribadah berjama’ah karena keadaan darurat,” sebut Maslim Halimin.

Sementara, Kapolres Mamuju Utara, AKBP Leo H Siagian SIK.M.Sc, mengatakan, pihaknya akan mengawal keputusan Pemda Pasangkayu tersebut.

” Saran kami kepada Pemkab untuk tetap mengikuti keputusan Pemerintah Pusat dan berharap keputusannya harus bijak,” ujar AKBP Leo.

Senada dengan hal tersebut, Dandim 1427 Pasangkayu, Letkol Inf Kadir Tangdiesak mengatakan pihaknya juga akan tetap mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah.

“Melihat perkembangan situasi Covid-19 saat ini, sebaiknya warga diimbau untuk tetap melaksanakan sholat I’ di rumah masing-masing”, pungkas Kadir Tangdiesak.

Ketfot.
Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, bersama pimpinan Forkompinda saat menyampaikan larangan sholat idul Fitri, malalui media sosial.

Namun dalam keputusan tersebut, tidak ada sanksi diberikan, apabila ada salah satu pengurus masjid yang melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. (er/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed