oleh

Kadis PUPR Sebut Surat Bawaslu Tidak Mendasar

PASANGKAYU, Penarakyatku.com — Pada hari Rabu, 11 Desember 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasangkayu, menyurati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR), terkait beredarnya berupa Baliho yang memuat foto serta namanya, karena diduga mendukung salah satu bakal calon Bupati.

Terkait hal tersebut Kadis PUPR Budiyansa menampik isi surat Bawaslu yang ditujukan kepadanya. Menurut dia, penyampaian yang ditujukan kepada dirinya tidak mendasar. Karena baliho yang beredar tanpa sepengetahuannya.

” Menurut saya surat bawaslu tidak mendasar karena baliho yang beredar saya tidak tau siapa yang cetak dan pasang terus konten atau kalimat baliho sahabat budi, nah menurut bawaslu dimananya saya mendukung kalau dilihat dari baliho, karena nama lengkap saya Budiyansa, kalau konten sahabat budi di arahkan ke saya dasarnya apa?” jelas Kadis PUPR, via messenger Rabu, 11 Desember.

Budiyansa juga mengatakan bahwa di pasangkayu ada beberapa orang yang namanya di awali dengan Budi. Seperti Budi Sarwono, Budi Aswin dan Budi Rahmadi.

” Kenapa semua nama budi tidak dianggap demikian oleh Bawaslu.
Kalau pun itu Bawaslu menganggap mengarah ke saya, menurut saya siapa yang harus atau bisa melarang mereka – mereka yang merasa bersahabat dengan saya dan mendukung siapapun calon yang muncul, karena itu menjadi hak pribadi masing – masing. Sayapun tidak bisa melarang mereka karena kebetulan saya bersahabat, tidak serta merta saya melarang melakukan hal seperti itu,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Bawaslu Pasangkayu, Ardi Trisandi mengatakan, bahwa surat himbauan ditujukan kepada Budiyansa karena memang dalam baliho yang beredar termuat fotonya. Hal ini merupakan langkah Bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran terkait netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020.

Dengan harapan, pada momentum Pilkada Kabupaten Pasangkayu tahun depan Aparatur Sipil Negara mampu menahan diri untuk tidak terlibat politik dan patuh terhadap regulasi yang mengatur tentang ASN.

” Melalui surat yang kami sampaikan ke pak Budiyansa, pada prinsipnya kami sarankan agar baliho tersebut diturunkan untuk menghindari adanya potensi adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Kami selaku Bawaslu wajib untuk melakukan pencegahan terhadap setiap adanya potensi pelanggaran,” pungkasnya. (as/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed