oleh

Puluhan Karyawan PT Astra di Paksa Berhenti dan Kompensasi Tak sesuai Hukum

PASANGKAYU, Penarakyatku.com — Puluhan pekerja PT. Pasangkayu telah menerima tawaran dan menanda tangani Surat pemutusan hubungan Kerja (PHK) namun proses PHK tersebut dinilai janggal sebab, ada yang di panggil untuk pensiun tapi saat menandatangi surat Perjanjian Bersama (PB) isinya pengunduran diri.

Menurut mantan pengacara publik YLBHI LBH Makassar Firmansyah selaku kuasa hukum dari pekerja PT Pasangkayu yang notabene anak perusahaan dari PT Astra Agro Lestari (AAL) itu telah mengancam karyawan jika menolak tawaran tersebut.

” Berdasarkan keterangan klien saya, saat mereka apelan mereka di sampaikan bahwa akan ada program, maka tiap orang di panggil untuk menghadap pihak manajemen. Saat di panggil, mereka disampaikan jika tidak menerima tawaran (Perjanjian Bersama,red) itu maka harus siap terima konsekuensi, misalnya akan di pindah di luar daerah seperti Kalimantan atau Sumatra makanya mereka tanda tangan saja,” terang Firmansyah, Senin, 19 November.

Selain itu kata Firmansyah, kliennya juga telah beberapa kali meminta penjelasan apa dasarnya pihak perusahaan melakukan penawaran, namun pihak perusahaan hanya menyampaikan ini adalah Program Pusat sebatas tawaran saja.

Kejanggalan lainya misalnya, tidak mendapat upah Penghargaan masa Kerja (UPMK) padahal itu adalah hak kliennya.

” Pihak perusahaan menjelaskan itu hanya tawaran. ketika klien saya pertanyakan terkait dasar hukumnya pihak perusahaan menyampaikan ini diluar mekanisme hukum dan ini hanya sekedar tawaran,” ungkapnya.

Katanya, jika perusahaan Ingin melakukan pengurangan tenaga kerja harus punya alasan yang dapat di benarkan oleh Hukum dan tetap memenuhi ke wajibanya untuk memenuhi hak-hak normatif terhadap mereka yang menerima kebijakan tersebut (PHK) dan bukan malah berlindung ” ini hanya sekedar tawaran yang di dasarkan pada suka atau tidak ” yang secara nyata sangat merugikan para pekerja.

Selain itu, patut di ingat bahwa kebijakan tersebut terlihat mencederai pemerintah daerah yang nota bene perusahaan perkebunan sawit adalah salah satu penopang kesejahteraan masyarakat pasangkayu. bagaimana mungkin orang bisa sejahtera jika perlindungan hukum terhadap pekerja itu tidak di nikmati oleh oleh Pekerja.

Olehnya itu tindakan tersebut jelas merupakan tindakan yang semena-mena dan jelas melanggar Ketentuan Hukum tentang ketenagakerjaan.

” Langkah selanjutnya tentu kami akan menempuh Upaya Non Litigasi hukum Salah satunya akan Melaporkan Ke Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Barat guna meminta pengawasan terkait kondisi kawan-kawan pekerja,” jelas Firman. (as/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed