oleh

Kejahatan Terstruktur di Atas HGU

-Opini-14 views

PASANGKAYU, Penarakyatku.com — Pihak pengembang perkebunan kelapa sawit dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu bisa dianggap telah melakukan kejahatan terstruktur kepada masyarakatnya, khususnya mereka yang selama ini menuntut hak atas Hak Guna Usaha (HGU) di setiap korporasi.

Namun apalah daya, masyarakat hanya mampu berkoar-koar melalui megaphone ke Pemerintah, Perusahaan serta melakukan aksi pendudukan lahan sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan, karena tak memiliki tempat perlindungan lagi. Mereka disebut PERAMBA, padahal hanya memperjuangkan hak yang telah diberikan negara.

Bisa dijamin tidak akan ada keributan di atas HGU jika Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan itu ditaati dan diterapkan.

Di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar- besar
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Konflik lahan di areal PT Mamuang sampai pembakaran pondok oleh warga.

Jika disimpulkan, secara tegas Pasal tersebut melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Dan Pasal 33 tersebut bukan hanya ayat 3 yang tegas dianggap menentang konstitusi, ayat 1,2, 4 dan 5 juga mengamanatkannya.

Jika ditarik pembebasan lahan di Sulawesi Barat kepada perusahaan kelapa sawit berkisar 30 tahun lalu (masih Sulsel) menjadi Hak Guna Usaha (HGU) khususnya di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), bisa dikategorikan korporasi yang di berikan kewenangan oleh Negara untuk mensejahterakan rakyat, telah melanggar amanat UUD 1945 sebagai dasar Negara.

Khususnya di Kabupaten Mamuju Utara sekarang berubah menjadi Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan data dari Pemkab Pasangkayu Luas perkebunan kelapa sawit di daerah ini pada tahun 2015 seluas  41.167,74 hektare dan dikuasai oleh Group PT Astra Agro Lestari dan group PT Unggul Widya Teknologi Lestari.

Group PT Astra sendiri yakni PT Pasangkayu, PT Mamuang, PT Letawa, PT Surya Raya Lestari dan PT Lestari Tani Teladan (Donggala, Sulteng). Sedangkan Group PT Unggul ada dua yaitu PT UWTL dan PT Agri Baras.

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional provinsi Sulawesi selatan  Nomor : 500-629—53, tanggal 07 juni 2004. Bupati Mamuju Utara  dengan Surat  Nomor 593.7130IV2004 tanggal 1 juni 2004. Menyebutkan bahwa PT. PASANGKAYU dengan HGU, Luas:  9.319 Ha. Gs nomor: GSSU 311994, letak Desa Martajaya , Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten  Mamuju Utara.  Dan berdasarkan hasil Identifikasi, bahwa terjadi okupasi di atas areal HGU PT. Pasangkayu seluas,  1.263,50 hektar atas areal pada Afdeling Alfa (A) 93 Ha,  Beta (B) 92,22 Ha, Fanta (F) 10 Ha, Golok (G) 838,50 Ha, Hotel (H) 229,00 Ha. Karena  ada tanaman yang ada diatasnya terdiri dari, Coklat, Jeruk, Tanaman pelangi, Sagu, Pisang, Kelapa dan bagunan milik masyarakat. (Sumber, Kompasiana, 9 April 2013)

Pada afdeling Golok (G) dengan  luas area HGU yaitu 920 Ha,  yang dapat ditanami perusahaan hanya seluas  260 Ha, hal itu disebabkan krena terdapat pemukiman penduduk berupa perkampungan dan terdapat pula rumah-rumah penduduk sebanyak kurang lebih 75 rumah dengan jumlah kurang lebih  200 KK. Dilokasi tersebut Desa Pakava atau Bamba Apu ,dengan sarana antara lain, Pasar desa, Kantor desa, Sekolah 2 buah, Gereja 2 buah, Musallah 1 buah  dan Puskesmas pembantu.

Ketfot.
Pendudukan lahan oleh Suku Bunggu di HGU PT Pasangkayu

Pada Afdeling Hotel (H)  luas area HGU 900 Ha, yang dapat ditanami oleh perusahaan hanya seluas 669 Ha, bahwa arel yang tidak dapat ditanami atau dikelolah oleh perusahaan terdapat tanaman dan bangunan rumah panggung milik masyarakat dengan rincian , Coklat seluas kurang lebih 6 Ha, Pemukiman penduduk seluas kurang lebih 20 Ha, Jumlah penduduk kurang lebih 75 orang. (Kompasiana, 9 April 2013)

Pada tahun 1990-an PT Mamuang dengan luas HGU sekitar 8.488 hektare serta PT Letawa dengan luas 7.499 hektare beroperasi di Kecamatan  Tikke Raya Kabupaten Matra. Selain itu PT Lestari Tani Teladan beroperasi di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulteng dengan luas HGU 5.538 hektare dan PT Surya Raya Lestari I beroperasi di Kecamatan Sarudu dengan luas HGU sekitar 6.384 hektare.

PT Surya Raya Lestari II beroperasi di Kecamatan Topoyo dan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dengan luas HGU yang dimiliki 5.256 hektare. Perusahaan lainnya bernama PT Badra Sukses dibangun sejak 2000-an dan kini memiliki luas HGU sekitar 1.033 hektare.

Ketfot.
Lahan warga di Barabu yang dirampas oleh PT Unggul Widya Teknologi Lestari dan mencoba melakukan pendudukan.

Dari semua luas lahan disebut diatas, itulah yang menjadi problem di Petani khususnya suku Bunggu. Sampai sekarang, ketidakjelasan perkembangan masalah yang setiap tahun jadi trending topik di daerah, bahkan pemangku kebijakan menutup mata dan sekedar memberikan bahasa politis untuk menyenangkan hati rakyat.

Yang menjadi pertanyaan dari segi mana korporasi tersebut melanggar konstitusi ? Maka kita merujuk pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang – Undang berjumlah 118 Pasal ini sangat gamblang menjelaskan kewajiban perusahaan khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki HGU untuk memenuhi hak masyarakat disekitarnya.

Merujuk di Pasal 58 Undang – Undang Nomor 39 tahun 2014, ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Jika diperhatikan perintah pasal (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, maka bisa dipastikan PT Pasangkayu, PT. Mamuang, PT Letawa, PT LTT, PT Unggul, PT Agri Baras dan PT Surya Raya Lestari telah melanggar perintah Undang – Undang karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan 20 persen dari luas HGU nya kepada masyarakat disekitarnya.

Sehingga memicu konflik antara korporasi dengan masyarakat. Seperti pendudukan lahan oleh suku Bunggu di PT Pasangkayu, konflik petani di PT Mamuang, masyarakat menuntut hak di PT Letawa dan PT LTT. Begitupun dengan PT Agri Baras dan PT Unggul. Dan yang paling tragis adalah adanya perampasan lahan milik masyarakat oleh korporasi – korporasi ini tanpa ada rasa iba demi meraup keuntungan besar.

Apakah Pemerintah Daerah baik di Pasangkayu, Donggala dan Mamuju serta Mamuju Tengah tidak mengetahui Undang – Undang nomor 39 tahun 2014 tersebut !!! Apakah korporasi tidak mengetahui perintah konstitusi itu !!!

Akan tetapi anggapan atas ketidaktahuan itu adalah bodoh, karena Pemerintah di daerah memang bermasa bodoh dan bisa jadi di HGU itu para pemangku kebijakan mendapat keuntungan. Asik dengan pundi-pundi, akhirnya rakyatlah menjadi korban pembodohan dan penindasan sehingga dilupakan dalam waktu tertentu.

Kejahatan terstruktur diatas HGU kepada mereka (Petani) layak disebut, karena tidak ada realisasi dari perintah Undang – Undang yang menjadi rujukan negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alamnya, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Penulis : Aspar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *