oleh

ASN dan Kades Tidak Bisa Memberikan Dukungan

PASANGKAYU, Penarakyatku.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar, menggelar rapat pleno penetapan batas minimum syarat dukungan bagi calon independen yang bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.

Selain itu syarat yang akan memberikan dukungan kepada calon perseorangan juga ditentukan berdasarkan profesi.

Komisioner KPU Sulbar Said Usman mengungkapkan, bahwa dalam hal mendapatkan dukungan untuk memenuhi syarat maju sebagai calon independen, tidak semua yang wajib pilih dapat memberikan dukungan.

” Polri dan TNI sudah pasti tidak bisa memberikan dukungan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa, komisioner KPU dan Bawaslu hingga pelaksana tingkat ad-hoc,” terang Said Usman, Sabtu, 26 Oktober.

Apabila ditemukan ada kategori tersebut memberikan dukungan, maka akan langsung dicoret atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat proses penelitian administrasi di KPU Kabupaten Pasangkayu.

Maka dari itu kata Said Usman, di formulir calon perseorangan untuk mendapatkan dukungan tercantum Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di fotocopy, nama, NIK, alamat dan pekerjaan.

” Satu orang satu formulir. Kenapa dicantumkan pekerjaannya karena ini penting untuk mengetahui apakah yang bersangkutan TNI-POLRI, ASN atau penyelenggara Pemilu. Tapi mesti pekerjaan disembunyikan, KPU selain melakukan penelitian juga akan melakukan faktual dilapangan,” jelasnya.

Ketua KPU Pasangkayu Sahran Ahmad mengatakan, Pilkada tahun depan bukan hanya calon yang mendapat dukungan dari partai diterima, tapi calon non partai juga akan diterima, sehingga perlu ditetapkan syarat minimal dukungan.

” Untuk calon independen itu syaratnya harus bisa mengumpulkan KTP serta dukungan dari masyarakat minimal 10 persen dari jumlah wajib pilih. Dan data yang kita gunakan untuk penentuan 10 persen itu yakni DPT Pemilu terakhir,” ungkap Sahran Ahmad.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pasangkayu pada Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2019 itu berjumlah 93,787.

“Jika 93,787 dibagi 10 persen itu 9,378,7 orang. Namun karena ada aturan untuk melakukan pembulatan jika ada tanda koma, maka jumlah dukungan yang harus dikumpulkan bagi siapa saja yang akan maju sebagai calon perseorangan itu sebanyak 9,379 orang,” jelasnya.

Sahran menambahkan, untuk calon perseorangan mencari dukungan tidak mesti meliputi semua desa atau kelurahan dan kecamatan. Pasangkayu memiliki 12 kecamatan, 60 persen atau Tujuh kecamatan saja sudah cukup.

” Jadi tidak mesti semua kecamatan yang didatangi, Tujuh saja sudah cukup. Dan pengambilan dukungan itu tidak memakai materai. Hanya satu desa saja per satu materai. Untuk pengambilan formulir itu bisa langsung ke kantor KPU Pasangkayu,” tandasnya. (pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed